Cara Memulai Bisnis di Indonesia untuk WNA

Indonesia menjadi salah satu negara yang menarik bagi warga negara asing (WNA) yang ingin mengembangkan bisnis. Pasarnya besar, sektor ekonomi cukup beragam, dan kota seperti Bali dan Jakarta memiliki ekosistem bisnis yang terus berkembang.

Namun, memulai bisnis di Indonesia sebagai WNA tidak sesederhana menemukan ide usaha, menyewa tempat, lalu mulai berjualan. Ada beberapa hal yang perlu dipastikan sejak awal, terutama terkait bidang usaha, kepemilikan asing, struktur perusahaan, perizinan, hingga kebutuhan operasional.

Kesalahan pada tahap awal bahkan bisa membuat proses menjadi lebih mahal karena struktur perusahaan yang sudah dibuat perlu diperbaiki atau disesuaikan kembali.

Lalu, bagaimana cara memulai bisnis di Indonesia untuk WNA dengan lebih terarah? Berikut langkah yang bisa dijadikan panduan.

1. Tentukan Model Bisnis yang Ingin Dibangun

Langkah pertama bukan langsung mendirikan perusahaan, melainkan menentukan model bisnis.

WNA perlu memahami terlebih dahulu produk atau jasa yang akan ditawarkan, target pelanggan, lokasi operasional, serta bagaimana bisnis tersebut menghasilkan pendapatan.

Misalnya, model bisnis antara perusahaan konsultan, restoran, e-commerce, software, hospitality, dan perdagangan tentu memiliki kebutuhan yang berbeda.

Beberapa pertanyaan sederhana yang bisa dijawab terlebih dahulu:

• Apa produk atau jasa yang akan dijual?
• Siapa target konsumennya?
• Apakah pelanggan berada di Indonesia atau luar negeri?
• Apakah bisnis membutuhkan karyawan lokal?
• Apakah bisnis membutuhkan lokasi fisik?
• Apakah bisnis akan menerima pembayaran dari pelanggan di Indonesia?
• Apakah bisnis membutuhkan izin khusus?

Jawaban dari pertanyaan tersebut akan membantu menentukan struktur bisnis yang lebih tepat.

Jangan sampai perusahaan sudah didirikan, tetapi kegiatan usaha yang dijalankan ternyata tidak sesuai dengan struktur atau izin yang dimiliki.

2. Cek Apakah Bidang Usaha Terbuka untuk WNA

Tidak semua bidang usaha memiliki aturan yang sama untuk investor asing.

Karena itu, WNA yang ingin mendirikan bisnis di Indonesia perlu mengecek bidang usaha yang akan dijalankan sebelum menentukan struktur kepemilikan.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan usaha dan dapat memengaruhi persyaratan perizinan maupun struktur investasi.

Artinya, jangan hanya bertanya, "Apakah orang asing boleh memiliki perusahaan di Indonesia?"

Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

"Apakah orang asing dapat memiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha yang saya rencanakan?"

Jawabannya dapat berbeda tergantung sektor dan kegiatan usaha.

Ini juga menjadi alasan mengapa memilih struktur perusahaan berdasarkan contoh milik orang lain tidak selalu aman. Bisnis seorang WNA mungkin terlihat serupa dari luar, tetapi memiliki KBLI dan kebutuhan perizinan yang berbeda.

3. Pilih Struktur Perusahaan yang Sesuai

Setelah model bisnis dan bidang usaha lebih jelas, langkah berikutnya adalah menentukan struktur perusahaan.

Untuk WNA yang ingin menjalankan bisnis secara resmi di Indonesia dengan kepemilikan asing, salah satu struktur yang perlu dipertimbangkan adalah PT PMA atau perusahaan dengan penanaman modal asing.

PT PMA dapat menjadi kendaraan bisnis bagi investor asing untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sesuai dengan bidang dan ketentuan yang berlaku.

Namun, pendirian perusahaan sebaiknya tidak diperlakukan hanya sebagai proses membuat akta.

Struktur perusahaan perlu disesuaikan dengan rencana bisnis sebenarnya, termasuk pemegang saham, kegiatan usaha, modal, peran founder, kebutuhan izin, serta rencana operasional setelah perusahaan berdiri.

WNA yang sedang mempersiapkan pendirian perusahaan dapat mempelajari opsi PT PMA Bali sebagai salah satu jalur untuk membangun struktur bisnis yang lebih terarah.

4. Jangan Hanya Mengejar Setup yang Paling Murah

Harga murah memang terlihat menarik, terutama bagi founder yang baru pertama kali masuk ke Indonesia.

Masalahnya, biaya awal bukan satu-satunya hal yang perlu diperhitungkan.

Struktur yang kurang tepat dapat menimbulkan biaya tambahan di kemudian hari. Misalnya, ketika perusahaan membutuhkan perubahan kegiatan usaha, menghadapi kendala perbankan, menyesuaikan struktur kepemilikan, atau menemukan bahwa izin yang dimiliki tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya.

Karena itu, sebelum memilih penyedia jasa pendirian perusahaan, WNA sebaiknya memahami terlebih dahulu apa saja yang termasuk dalam paket.

Periksa apakah penyedia jasa hanya menangani pendirian badan usaha atau juga membantu aspek lain yang dibutuhkan setelah perusahaan berdiri.

Semakin kompleks bisnisnya, semakin penting memastikan semua bagian tersebut saling terhubung.

5. Siapkan Dokumen dan Informasi Dasar

Setelah struktur awal ditentukan, WNA perlu menyiapkan informasi yang biasanya dibutuhkan untuk proses pendirian.

Beberapa informasi dasar yang sebaiknya sudah tersedia antara lain:

• Paspor founder dan calon pemegang saham
• Komposisi kepemilikan saham
• Nama perusahaan yang diinginkan
• Deskripsi kegiatan bisnis
• Rencana modal dan investasi
• Rencana lokasi atau alamat usaha
• Target waktu memulai bisnis
• Kebutuhan tenaga kerja
• Kebutuhan izin khusus jika ada

Menyiapkan informasi tersebut sejak awal dapat membuat proses konsultasi dan pendirian perusahaan lebih efisien.

Selain itu, founder juga akan lebih mudah menjelaskan kepada konsultan atau penyedia jasa mengenai bisnis yang sebenarnya ingin dijalankan.

6. Perhatikan Perizinan Setelah Perusahaan Berdiri

Mendirikan perusahaan bukan berarti seluruh proses legalitas bisnis otomatis selesai.

Setelah entitas perusahaan terbentuk, masih ada kebutuhan administratif dan perizinan yang perlu disesuaikan dengan kegiatan usaha.

Salah satu bagian penting dalam ekosistem perizinan bisnis Indonesia adalah OSS (Online Single Submission) dan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Kebutuhan perizinan berikutnya dapat berbeda tergantung bidang usaha. Bisnis yang bergerak di bidang tertentu mungkin membutuhkan izin atau persyaratan tambahan sebelum dapat menjalankan aktivitas secara penuh.

Karena itu, WNA sebaiknya tidak menganggap NIB sebagai satu-satunya hal yang harus disiapkan.

Yang lebih penting adalah memastikan seluruh struktur legal dan perizinan memiliki hubungan yang jelas dengan kegiatan bisnis sebenarnya.

7. Pisahkan Urusan Perusahaan dan Pribadi

Founder asing juga perlu mulai membangun kebiasaan administratif yang rapi sejak hari pertama.

Keuangan perusahaan sebaiknya dipisahkan dari keuangan pribadi. Dokumen perusahaan perlu disimpan dengan baik dan kewajiban administrasi perlu dipantau secara berkala.

Hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi menjadi semakin penting ketika bisnis mulai berkembang.

Perusahaan yang awalnya hanya memiliki satu founder bisa saja nantinya memiliki karyawan, partner bisnis, investor, vendor, atau bahkan membutuhkan pembiayaan.

Struktur administrasi yang rapi sejak awal akan membuat proses tersebut lebih mudah.

8. Hubungkan Struktur Perusahaan dengan Status Tinggal

Bagi WNA yang tidak hanya ingin memiliki bisnis tetapi juga tinggal di Indonesia, aspek perusahaan dan imigrasi perlu dipertimbangkan secara bersamaan.

Jangan menganggap pendirian perusahaan dan status tinggal sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Peran founder dalam perusahaan, kepemilikan saham, kebutuhan untuk tinggal di Indonesia, dan aktivitas yang dilakukan selama berada di Indonesia dapat memengaruhi pilihan jalur imigrasi yang sesuai.

Karena itu, founder yang berencana tinggal sekaligus menjalankan bisnis di Indonesia sebaiknya membahas kebutuhan perusahaan dan imigrasi sejak awal.

Perencanaan seperti ini dapat mengurangi risiko harus mengubah struktur ketika bisnis sudah berjalan.

9. Hindari Nominee atau Struktur yang Tidak Jelas

Salah satu hal yang perlu diwaspadai oleh WNA adalah tawaran struktur yang menjanjikan kepemilikan atau kontrol bisnis dengan cara yang tidak transparan.

Misalnya, founder diminta menggunakan nama pihak lain sebagai pemilik formal sementara pengendalian sebenarnya dilakukan melalui perjanjian informal.

Sekilas, struktur seperti ini mungkin terlihat lebih sederhana. Namun, ketika perusahaan berhadapan dengan bank, investor, partner, regulator, atau proses due diligence, struktur yang tidak jelas dapat menjadi masalah.

Untuk bisnis yang ingin bertahan dalam jangka panjang, struktur yang dapat dipertanggungjawabkan jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan proses pendirian tercepat.

10. Pilih Bantuan Profesional Jika Tidak Memahami Prosesnya

Tidak semua WNA harus memahami seluruh prosedur hukum dan administrasi Indonesia sendirian.

Jika belum familiar dengan pendirian perusahaan di Indonesia, menggunakan bantuan profesional dapat membantu founder memahami urutan proses dan kebutuhan yang relevan dengan bisnisnya.

Yang perlu diperhatikan adalah jangan hanya memilih berdasarkan harga.

Cari penyedia yang bersedia menjelaskan:

• Struktur yang digunakan
• Kegiatan usaha yang sesuai
• Dokumen yang dibutuhkan
• Perizinan yang mungkin diperlukan
• Estimasi proses
• Biaya yang termasuk dalam layanan
• Kewajiban setelah perusahaan berdiri

Pendekatan seperti ini membuat founder dapat mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan bisnis, bukan sekadar berdasarkan daftar harga.

Salah satu penyedia yang menawarkan pendekatan terintegrasi untuk founder asing adalah PathMaker. Layanannya mencakup pendirian PT PMA, dukungan Investor KITAS, virtual office, serta dukungan LKPM tahun pertama dalam Founder’s Package, dengan struktur layanan yang dirancang agar kebutuhan perusahaan dan founder dapat dipersiapkan sebagai satu jalur.

Kesimpulan

Cara memulai bisnis di Indonesia untuk WNA sebaiknya dimulai dari memahami bisnisnya terlebih dahulu, bukan langsung mencari paket pendirian perusahaan termurah.

Mulai dengan menentukan model bisnis, mengecek bidang usaha dan KBLI, memahami aturan kepemilikan asing, memilih struktur perusahaan, menyiapkan dokumen, lalu memastikan kebutuhan perizinan dan operasionalnya.

Bagi founder yang juga berencana tinggal di Indonesia, aspek perusahaan dan imigrasi sebaiknya direncanakan secara terintegrasi.

Yang paling penting, jangan membangun struktur hanya untuk membuat perusahaan "jadi". Struktur tersebut harus mampu mendukung bisnis ketika sudah benar-benar beroperasi.

Dengan persiapan yang tepat sejak awal, WNA dapat mengurangi potensi revisi, biaya tambahan, dan masalah administratif ketika bisnis mulai berkembang di Indonesia.